Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan Kebijakan Fiskal | Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional.

b. Memacu pertumbuhan ekonomi.

c. Mendorong laju investasi.

d. Membuka kesempatan kerja yang luas.

e. Mewujudkan keadilan sosial.

f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.

g. Mengurangi pengangguran.

h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.

Lebih lanjut, dibentuknya kebijakan fiskal oleh pemerintah memiliki tujuan tersendiri bagi negara. Secara umum, tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah:

1. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara agar menjadi lebih baik. Dengan adanya kondisi ekonomi yang baik pada suatu negara maka sektor-sektor usaha dapat mengalami kemajuan sehingga berdampak pada peluang kesempatan kerja yang juga akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.
2. Kebijakan fiskal dalam bentuk anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi yang datang secara tiba-tiba dan untuk mengendalikan harga-harga yang ada. Secara umum kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan harga-harga yang naik saat inflasi berlangsung.
3. Untuk mendistribusikan dan pemerataan pendapatan masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia sehingga keadilan sosial bagi warga negara dapat tercapai. Hal ini berguna untuk memberantas akan terjadinya kesenjangan sosial.
4. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud di antaranya:
1. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
2. Belanja persenjataan.
3. Proyek pemerintah.
4. Pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran sudah berkurang 140.000 jiwa.

Menurut persentase tingkat pengangguran terbuka, jika pada Februari 2017 angkanya mencapai 5,33%, pada Februari tahun ini angkanya berada di level 5,13%.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran.

6. Menstabilkan harga-harga barang/mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi.

Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun.

Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik.